Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK. Foto: Dok/Man

DPR RI menggelar Rapat Gabungan yang terdiri dari Komisi IV, Komisi VI, dan Komisi VII DPR RI dengan mengundang Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Ruang Badan Musyawarah, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022). Namun dalam rapat gabungan tersebut Mendag M. Lutfi tak memenuhi undangan untuk yang kedua kalinya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Amin menilai DPR mesti bersikap tegas. Sebab, pemerintah terlihat tak bertaji mengelola krisis minyak goreng yang sudah berbulan-bulan ini. "Pemerintah punya semua instrumen untuk menegakkan aturan. Satgas Pangan jangan seperti macan ompong," tegas Amin di sela-sela mengikuti Rapat Gabungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Dalam rapat ini pun disepakati DPR RI akan memanggil Mendag Lutfi ntuk yang ketiga kalinya. Bahkan sebelumnya dalam Rapat Paripurna, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengungkapkan, pemanggilan paksa adalah cara terakhir DPR mengajak Mendag Lutfi untuk rapat membahas minyak goreng. Menurut Dasco, DPR sudah dua kali mengundang Mendag Lutfi, namun yang bersangkutan selalu mangkir.

Dalam Rapat Gabungan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel yang memimpin rapat menekankan kasus kelangkaan minyak goreng yang terjadi secara meluas di masyarakat, dapat berdampak ke persoalan politik dan keamanan. Karena itu, DPR mempertimbangkan untuk membentuk Pansus Minyak Goreng untuk menjawab keresahan masyarakat tersebut yang telah terjadi berbulan-bulan lamanya. “Saya akan menyarankan, akan mempertimbangkan untuk dibawa ke Pansus saja (soal minyak goreng), karena isunya ini isu besar sehingga ini akan dibahas lintas fraksi nantinya,” paparnya.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu menjelaskan, selama dua tahun terakhir, perekonomian masyarakat miskin terpukul karena adanya pandemi sehingga banyak orang kehilangan pekerjaan. Pun masyarakat kelas menengah juga ikut kesulitan karena banyaknya kasus yang muncul, mulai dari pinjaman online, ilegal trading, dan sebagainya. (eko/sf)